Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang merupakan hasil dari operasi intelijen demi memecah sisa sisa gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bercerita saat awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam merasa terpinggirkan dalam pemerintahan. Mahfud menilai terpinggirnya para pejuang dari kalangan Islam lantaran pendidikan politik dari warisan Pemerintah Hindia Belanda.

Pendidikan politik tersebut cenderung diskriminatif. Kendati demikian, Mahfud menyebut hanya kalangan Islam tertentu yang dapat masuk ke pemerintahan. "Pejuang, anak anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi, ada juga (dari kalangan Islam lain) yang marah karena tidak tertampung," kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk dalam Halaqah Ulama Nasional Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU Kemenag RI di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu (12/7/2023), dikutip dari YouTube NU Online.

Terpinggirnya kalangan Islam di pemerintahan ini memicu kemarahan sebagian kalangan. Hadiri Simulasi Sispamkota Jelang Pemilu 2024, Wabup Mahakam Ulu Ajak Warga Jaga Kondusivitas 40 Soal Matematika Kelas 11 Ulangan/Ujian Kurikulum Merdeka Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban MTK

Air Sungai Mahakam Surut, Warga Mahulu Kena Imbasnya, Bupati Bonifasius: Akses Darat Belum Semua Ada Wakil Bupati Mahakam Ulu Sebut Peningkatan Sarana Pendidikan Penting Dorong Tingkatan Mutu Uang Koin Rp1000 Dijual Puluhan Juta Diungkap Bank Indonesia Terbuat dari Albronze Bikin Irit Motor Motorplus

IDF Alami Masalah Besar Saat Gencatan Senjata: Prajurit Israel Berkurang, Suporter Hamas Bertambah Halaman 3 Mahfud menyebut salah satu sosok yang marah adalah pendiri Darul Islam atau NII, yaitu Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Menurutnya, pengaruh NII ini terus berlanjut sampai kini hingga sekarang ribut ribut kasus Panji Gumilang.

"Perjuangan yang dilakukan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sebenarnya terus berlanjut, masih ada ekornya sampai sekarang. Hingga sekarang ada ribut ribut soal Panji Gumilang sekarang ini, itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang dulu induknya adalah Negara Islam Indonesia," jelas Mahfud. Terkait NII, Mahfud menyebut organisasi ini tidak memiliki bentuk dan gerakan bawah tanah. Sejumlah pensiunan jenderal pernah dikaitkan dengan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Pensiunan jenderal dimaksud adalah Jenderal (Purn) Moeldoko, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono, Jenderal (Purn) Wiranto, dan Letnan Jenderal (Purn) Ali Moertopo. Hal itu dilontarkan mantan pendiri Ponpes Al Zaytun, Imam Supriyanto dalam sebuah acara ditayangkan di stasiun televisi nasional. Imam Supriyanto menyebut ada sosok "Pak Kumis" di belakang Al Zaytun.

Belakangan diungkap sosok Pak Kumis dimaksud adalah Hendropriyono. Sementara Kepala Staf Presiden Moeldoko berang atas isu yang mengaitkan dirinya dengan Pondok Pesantren Al Zaytun. Moeldoko tidak suka dirinya disebut beking dari Ponpes tersebut.

"Jangan mantan Panglima (TNI) dibilangnya beking, emang gue preman apa, nggak bener nih. Saya juga bisa marah, saya juga bisa marah," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, (3/7/2023) lalu. Moeldoko heran, dirinya terus disangkut pautkan dengan Ponpes yang kini sedang dirundung Polemik tersebut. Moeldoko mengaku tahu sosok yang terus menggoreng isu itu.

Hanya saja Moeldoko enggan menyebutkan siapa orang tersebut. "Saya sudah tahu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu. Tujuannya apa saya tahu," kata Moeldoko. Moeldoko mengatakan saat dirinya menjadi Panglima Kodam (Pangdam), pernah masuk ke Ponpes tersebut.

Ia bahkan sempat mengatakan kepada Panji Gumilang bahwa akan menindak apabila Ponpes tersebut bermasalah. Hanya saja Moeldoko mengingatkan bahwa perlu pendekatan dalam menyelesaikan masalah Ponpes Al Zaytun. Jangan sampai karena persepsi yang berkembang, ada spekulasi dan penghakiman oleh publik yang berdampak pada puluhan ribu siswa atau santri Ponpes itu.

"Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang, itu yang saya tekankan. Di sana ada puluhan ribu mahasiswa, ada santri. Jangan gak karu karuan, gara gara persepsi yang berkembang seperti ini. Ambil langkah langkah apa itu persuasif bersifat mendidik, apakah itu law enforcement, kita semua punya instrumentnya. Kenapa kita mesti berspekulasi," pungkasnya. Panji Gumilang memberikan respon saat ditanya pers usai pemeriksaan atas dugaan kasus penistaan agama di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023) lalu. Dia ditanya soal kedekatannya dengan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, Panji Gumilang enggan menjawab.

"Sudah, jangan sebut sebut nama yang tidak ada hubungannya," ucap Panji "Sudah saya berikan jawaban kepada Bareskrim," lanjutnya.