Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Sulaiman digerebek saat berduaan dengan wanita yang bukan istrinya dalam kamar Hotel Kota Pekanbaru. Sulaiman terjaring operasi yang dilakukan Direktorat Reskrimum Polda Riau. Dia tak bisa berbuat banyak saat diamankan petugas kepolisian.

Tak sembarangan, wanita tersebut diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang di Dispenda Rohil. "Bukan (istri Wabup). Wanitanya itu seorang PNS di kabupaten itu juga," tutur Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, Jumat (26/5/2023). Kasus ini mendapat perhatian dari Reza Indragiri Amriel, Peneliti ASA Indonesia Institute yang juga selama ini dikenal sebagai pakar psikologi forensik.

Harga HP Samsung A73 5G Penghujung November 2023 Turun Lagi, Flagship Series A yang Kian Terjangkau Halaman 3 Update Covid 19 Banjarbaru: 74 Pasien Sembuh, 5 Positif, 2 Orang Meninggal Banjarmasinpost.co.id Ada Tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Peserta PPPK, Bagaimana Proses dan Ketentuannya?

Sholawat allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Arab Latin & Artinya Disebut Menetapkan Jadwal Debat Capres dan Cawapres Tanpa Berkoordinasi, Timnas AMIN Sentil KPU Wartakotalive.com Inilah Sosok Istri Baru Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Pamer Keakraban dengan Anak Halaman 4 Bangkapos.com

"Anggaplah sekali lagi anggaplah Wabup dan stafnya berzina (walau itu tetap perlu dibuktikan). Tapi zina merupakan delik aduan. Nah, karena istri si Wabup sendiri tidak akan memolisikan suaminya, lantas kasus ini sesungguhnya mau polisi apakan? 'Sekedar' buka aib warga yang notabene sekaligus kader partai politik?" "Tapi lumayanlah. Polisi sudah bantu masyarakat mengenal pemimpinnya lebih baik lagi," ujar Reza. Ia meminta sebaiknya polisi lebih cermat dalam bekerja. Termasuk kecermatan dalam menjelaskan suatu kasus ke publik.

Menurutnya, tanpa penjelasan yang baik, akan terkesan bahwa alih alih bekerja secara profesional, polisi bekerja sesuai kepentingan politik praktis tertentu. "Percayalah, otoritas penegakan hukum jangan main api. Apalagi dengan politik. Sampai sampai ada istilah "double trouble" untuk mengiaskan sifat merusaknya yang sedemikian parah ketika polisi main mata dengan politik," katanya. Ia mengingatkan, dalam kasus penggerebekan dengan dalih operasi rutin atau operasi hunting di Pekanbaru, polisi setempat juga bisa digugat karena terindikasi berupaya mengkriminalisasi orang.

"Saya jadi ingat satu hal. Pada tahun 2020 Kapolri Idham Azis pernah keluarkan perintah kepada jajarannya agar menjaga netralitas dalam Pilkada. Isinya ada tujuh belas poin. Tapi sepanjang yang saya bisa baca di media, belum pernah sekalipun Kapolri mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri dalam konteks Pilpres 2024." Nah, untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun, Reza menyarankan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah seharusnya mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri pada Pilpres 2024. "Di dalam perintah itu sepatutnya dicantumkan nomor khusus Kapolri. Fungsinya, pertama, untuk menerima pengaduan dari personel Polri yang menerima perintah salah dari pimpinan untuk memihak secara politik. Kedua, menerima laporan masyarakat ihwal personel Polri yang menunjukkan sikap politik partisan."